11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan jalannya pemerintahan di Indonesia.

Supersemar

ZONA PERANG (zonaperang.com) Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret mengubah sejarah Indonesia untuk selamanya. Surat itu berisi perintah dari Presiden Soekarno untuk Letnan Jenderal Soekarno, Panglima Angkatan Darat. Isinya pemberian wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa pengkhianatan G30S PKI.

Mengubah peta politik

Secarik surat perintah itulah yang mengubah peta politik di Indonesia secara drastis. Atas wewenang yang diberikan, Soeharto langsung mengambil alih komando. Beliau membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menangkapi orang-orang yang dicurigai terlibat gerakan komunis 30 September 1965.

Supersemar terjadi pada 11 Maret 1966, tiga jenderal utusan Letnan Jenderal Soeharto menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. Brigadir Jenderal Andi Mohammad Jusuf Amir(23 Juni 1928-8 September 2004), Brigadir Amir Machmud (21 February 1923 – 21 April 1995)dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat (4 November 1921 – 8 January 1969).

Banyak versi beredar soal bagaimana situasi di Istana Bogor saat Soekarno menyambut tiga jenderal itu. Ada yang mengatakan Soekarno ditodong pistol. Ada juga yang menyampaikan Soekarno secara sukarela membuat surat perintah untuk Letjen Soeharto.

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tiga versi Supersemar yang berbeda. dari ketiganya, tak satu pun yang diyakini 100 persen asli. Selama ini yang dipercaya sebagai kebenaran adalah versi Angkatan Darat. Tapi itu pun diyakini bukanlah naskah asli yang diserahkan Soekarno pada Soeharto. ANRI telah menghabiskan waktu belasan tahun untuk mencari keberadaan surat tersebut. Namun masih nihil.

Berikut isi Supersemar seperti versi yang diyakini kebenarannya

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Sejarawan Dr. Anhar Gonggong, M.A. meyakini naskah Supersemar asli disimpan oleh Soeharto. Menurut Anhar, Supersemar adalah hal yang sangat penting bagi pemulihan ketertiban dari rongrongan PKI pada akhirnya. Tentu Jendral Soeharto tak akan merelakan jika hal itu terjadi.

Gerak Cepat Soeharto Bubarkan PKI

Tanggal 12 Maret 1966, sehari setelah mendapat perintah Supersemar, Letjen Soeharto bergerak membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dengan mengatasnamakan Presiden Soekarno, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1/3/1966 perihal pembubaran PKI. Isinya, membubarkan PKI dari tingkat pusat sampai ke daerah beserta semua organisasi underbouwnya.

Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang dijadikan dasarnya adalah SIdang Mahmilub tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa Gerakan 30 September.

Presiden Soekarno sempat mengirimkan surat kedua yang berisi protes. Surat itu mengingatkan Soeharto wewenangnya hanya pada pemulihan keamanan dan ketertiban, bukan membubarkan partai politik. Namun tak ada respons dari Soeharto.

Hal ini bukanlah sesuatu yang aneh karena Komunis telah berulang kali mencoba mengambil alih kekuasaan, dikhawatirkan partai yang menghalalkan semua cara itu dapat berkonsolidasi setelah usaha yang gagal di tanggal 30 September.