14 Desember 1981, Konflik Arab-Israel : Dewan Knesset Israel meratifikasi Undang-Undang “Penguasaan Ilegal” Dataran Tinggi Golan yang direbut dalam perang 1967

Israel mengumumkan pada tahun 1981 bahwa mereka telah “mencaplok” Dataran Tinggi Golan secara resmi karena penting dan strategis, yang didudukinya secara ilegal pada tahap penutupan Perang Enam Hari pada tahun 1967.

ZONA PERANG(zonaperang.com)  Undang-Undang Dataran Tinggi Golan adalah hukum Israel yang “menerapkan pemerintahan dan hukum” Israel ke Dataran Tinggi Golan. Undang-undang tersebut disahkan oleh Knesset dengan suara 63-21, pada tanggal 14 Desember 1981. Meskipun undang-undang tersebut tidak menggunakan istilah tersebut, undang-undang tersebut dianggap oleh masyarakat internasional dan beberapa anggota oposisi Israel sebagai “aneksasi” Dataran Tinggi Golan.

Israel mengubah demografi wilayah tersebut melalui pemukiman Yahudi selama pendudukannya yang bertentangan dengan hukum internasional,

Undang-undang tersebut disahkan setengah tahun setelah perjanjian damai dengan Mesir yang mencakup penarikan Israel dari Semenanjung Sinai.

Pada bulan Februari 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa “Dataran Tinggi Golan akan tetap menjadi milik Israel selamanya”, setelah saingan politiknya, Yair Lapid, menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan dua bulan sebelumnya. Pada tanggal 25 Maret 2019, Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel yang berdaulat sementara PBB menegaskan kembali bahwa “…status Golan tidak berubah”.

Baca juga : Jarang Diketahui, 7 Pertempuran yang Menentukan Sejarah Dunia

Baca juga : 2 November 1917, Balfour Declaration : Awal Pendudukan Zionis di Palestina

Hukum

Tiga ketentuan luas dalam Undang-Undang Dataran Tinggi Golan adalah sebagai berikut:

1. “Hukum, yurisdiksi, dan administrasi Negara Israel akan berlaku di Dataran Tinggi Golan, seperti yang dijelaskan dalam Jadwal.”

2. “Undang-undang ini akan mulai berlaku pada hari penerimaannya di Knesset.”

3. “Menteri Dalam Negeri ditempatkan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Undang-Undang ini, dan berhak, dengan berkonsultasi dengan Menteri Kehakiman, untuk menetapkan peraturan untuk pelaksanaannya dan untuk merumuskan peraturan tentang ketentuan sementara mengenai penerapan lanjutan dari peraturan, arahan, arahan administratif, dan hak dan kewajiban yang berlaku di Dataran Tinggi Golan sebelum penerimaan Undang-Undang ini.”

Ditandatangani:

Yitzhak Navon (Presiden)
Menachem Begin (Perdana Menteri)
Yosef Burg (Menteri Dalam Negeri)
Disahkan di Knesset dengan mayoritas 63 mendukung, 21 menentang.

Resolusi Dewan keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB, dengan Resolusi 497 yang diadopsi pada tahun 1981, menolak pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Resolusi itu menegaskan: “Keputusan Israel untuk memaksakan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya di Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki adalah batal demi hukum dan tidak memiliki efek hukum internasional.” Oleh karena itu, aneksasi Israel adalah pelanggaran yang jelas dan serius terhadap hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan 497. Dataran Tinggi Golan disebut sebagai “wilayah Suriah yang diduduki Israel” dalam Resolusi Dewan Keamanan 242 dan 338.

Baca juga : Ekspedisi Tabuk : Pengerahan pasukan Muslim dalam lingkungan paling menantang

Baca juga : 08 Juni 1967, USS Liberty incident : Saat Israel menyerang kapal mata-mata Amerika di perairan internasional

Kontroversi

Undang-undang tersebut tidak diakui secara internasional dan dinyatakan batal demi hukum oleh Resolusi 497 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tanggal 25 Maret 2019, Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel yang berdaulat.Menyusul pengumuman AS, PBB mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres “jelas bahwa status Golan tidak berubah.”.

Pasal 51 Piagam PBB menegaskan bahwa aneksasi Israel atas Dataran Tinggi Golan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Ini berarti AS mendukung langkah ilegal di Timur Tengah.

Tidak seperti biasanya, ketiga pembacaan berlangsung pada hari yang sama. Prosedur ini sangat dikritik oleh oposisi kiri-tengah. Secara substansial, undang-undang tersebut terutama dikritik karena berpotensi menghambat negosiasi masa depan dengan Suriah.

Sementara publik Israel pada umumnya, dan terutama para kritikus hukum, memandangnya sebagai aneksasi, hukum menghindari penggunaan kata tersebut. Perdana Menteri Menachem Begin menanggapi kritik Amnon Rubinstein dengan mengatakan, “Anda menggunakan kata ‘aneksasi’. Saya tidak menggunakannya,” dan mencatat bahwa kata-kata yang sama digunakan dalam undang-undang tahun 1967 yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menerapkan hukum Israel ke bagian mana pun dari Tanah Israel.

Baca juga : 2 Oktober 1187, Shalahuddin Membebaskan Baitul Maqdis(Masjid Al-Aqsa) Yerusalem, Palestina.

Baca juga : 18 Mei 1965, Mata-mata Israel dan calon wakil menteri pertahanan Suriah dihukum mati

Mengapa Dataran Tinggi Golan begitu penting bagi Israel?

Suriah mencoba merebut kembali Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada perang 6 hari 1967 selama Perang Yom Kippur pada tahun 1973, tetapi pasukan Suriah didorong mundur oleh serangan balik Israel. Israel dan Suriah menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tahun 1974 yang meninggalkan hampir semua Dataran Tinggi Golan di tangan Israel.

Terletak di barat daya Suriah dan menghadap ke air tawar Laut Galilea, Dataran Tinggi Golan berbatasan dengan Lebanon, Israel dan Yordania. Dengan luas 1.150 km persegi (444 mil persegi), dataran tinggi ini lebih dari tiga kali ukuran Jalur Gaza yang terkepung.

Pada tahun 2000, Israel dan Suriah menegosiasikan kesepakatan damai yang akan mencakup penarikan Israel dari Dataran Tinggi Golan. Tetapi inisiatif itu gagal dan tidak ada perkembangan sejak tanggal itu sampai perang saudara Suriah pecah.

Oleh karena itu, keamanan dan sumber daya air adalah salah satu faktor kunci yang membuat Dataran Tinggi Golan penting. Wilayah ini memiliki kepentingan strategis yang sangat besar dalam hal keamanan. Selain lokasi geostrategisnya, wilayah ini juga memiliki sumber daya air yang kaya. Menurut beberapa sumber, Dataran Tinggi Golan dan Sungai Yordan, tempat air hujan dari tangkapan air Golan, menyediakan sekitar 50% air tawar Israel.

Terletak hanya 60 kilometer dari Damaskus, Dataran Tinggi Golan memberi Israel sudut pandang yang sangat baik untuk memantau pergerakan Suriah. Orang Yahudi Ortodoks semakin menganggap Dataran Tinggi Golan, yang berada di bawah pendudukan Israel secara de facto yang melanggar hukum internasional, sebagai tempat suci karena disebutkan beberapa kali dalam kitab suci Yahudi.

Ada lebih dari 30 pemukiman Yahudi di Dataran Tinggi. Juga menentang hukum internasional, pemukiman ini dimaksudkan untuk membantu memastikan mayoritas Yahudi di wilayah yang diduduki. Netanyahu baru-baru ini mengatakan, “Israel memenangkan Dataran Tinggi Golan dalam perang pembelaan diri yang adil.”

Baca juga : 08 April 2013, ISIS/ISIL terbentuk dan masuk perang saudara Suriah

Baca juga : 21 Februari 1958, Referendum di Mesir dan Suriah : Rakyat menyetujui didirikannya negara gabungan Republik Persatuan Arab (RPA)

Apa arti hak membela diri dalam hukum internasional?

Pasal 51 Piagam PBB mengakui hak membela diri sebagai berikut: “Tidak ada satu pun dalam Piagam ini yang akan merusak hak yang melekat pada pembelaan diri individu atau kolektif jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.”

Pasal yang sama juga menyatakan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak boleh dengan cara apa pun mempengaruhi wewenang dan tanggung jawab Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Sekali lagi, salah satu ciri penting dari pelaksanaan hak membela diri adalah tanggung jawab pertanggungjawaban di hadapan PBB dan publik dunia. Pembatasan lain ditemukan dalam Paragraf 4 dari Pasal 2 Piagam PBB itu sendiri: “Semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak konsisten dengan tujuan PBB.”

Amerika terus menjadi bagian bukan dari solusi tetapi masalah di Timur Tengah

Juga, negara yang menggunakan hak membela diri tunduk pada aturan hukum internasional selama intervensi yang melibatkan penggunaan kekuatan militer. Berdasarkan evaluasi ini, terlihat bahwa Israel mencoba mencaplok wilayah anggota PBB lainnya, Suriah, yang melanggar hukum internasional. Aneksasi Israel yang bertentangan dengan hukum internasional juga melanggar larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional. Sekali lagi, intervensi Israel terjadi sebagai “serangan bersenjata” rutin, bentuk pelanggaran hukum internasional yang paling parah.

Aneksasi adalah contoh bentuk pelanggaran hukum internasional yang serius, sesuai Pasal 51 Piagam PBB, tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB. Dan pemerintahan AS terus menjadi bagian bukan dari solusi tetapi masalah di Timur Tengah.

Baca juga : 6 September 2007, Operation Orchard : Serangan udara Israel untuk menghancurkan reaktor nuklir Suriah

Baca juga : 01 Juli 1863, Battle of Gettysburg : Sisi Brutal Perang Saudara Amerika