27 Januari 1967, Perjanjian Luar Angkasa ditandatangani : Melarang penggunaan senjata nuklir di luar angkasa dan membatasi penggunaan bulan oleh Uni Soviet, Inggris serta Amerika Serikat

“Perjanjian internasional yang mengikat para pihak untuk menggunakan luar angkasa hanya untuk tujuan damai”

ZONA PERANG(zonaperang.com)  Outer Space Treaty / Perjanjian Luar Angkasa, yang secara resmi disebut Perjanjian tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-benda Angkasa Lainnya, adalah perjanjian multilateral yang menjadi dasar hukum luar angkasa internasional.

Dinegosiasikan dan disusun di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian ini awalnya ditandatangani oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet pada tanggal 27 Januari 1967, dan mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 1967. Hingga Februari 2022, 112 negara telah menjadi pihak dalam perjanjian ini-termasuk semua negara besar di bidang antariksa.

Baca juga : 23 Maret 1983, Program Star Wars : Perang Bintang untuk melindungi Amerika dari rudal antar benua Soviet dimulai

Baca juga : Roket V-2, Jerman(1942) : Peluru kendali balistik jarak jauh pertama di dunia dan objek buatan pertama manusia yang melakukan perjalanan ke luar angkasa

Kekhawatiran perlombaan senjata

Perjanjian Luar Angkasa didorong oleh pengembangan rudal balistik antarbenua (ICBM) pada tahun 1950-an, yang dapat menjangkau target melalui luar angkasa. Peluncuran Sputnik, satelit buatan pertama Uni Soviet, pada bulan Oktober 1957, yang diikuti oleh perlombaan senjata berikutnya oleh Amerika Serikat, mempercepat proposal untuk melarang penggunaan luar angkasa untuk tujuan militer.

“Berdasarkan ketentuan perjanjian tersebut, para pihak dilarang menempatkan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya di orbit, di Bulan, atau di benda-benda lain di luar angkasa.”

Pada 17 Oktober 1963, Majelis Umum PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang melarang penggunaan senjata pemusnah massal di luar angkasa. Berbagai proposal untuk perjanjian pengendalian senjata yang mengatur ruang angkasa diperdebatkan selama sesi Majelis Umum pada bulan Desember 1966, yang berpuncak pada penyusunan dan pengesahan Perjanjian Ruang Angkasa Luar pada bulan Januari berikutnya.

Baca juga : Sistem Satelit Navigasi Pemosisian Global(GPS), Amerika Serikat

Baca juga : 28 April 1944, Operation Tiger : Latihan pendaratan pembebasan Eropa yang berakhir bencana

Melarang senjata nuklir di luar angkasa; membatasi penggunaan Bulan dan semua benda angkasa lainnya

Ketentuan-ketentuan utama dari Perjanjian Luar Angkasa termasuk melarang senjata nuklir di luar angkasa; membatasi penggunaan Bulan dan semua benda angkasa lainnya hanya untuk tujuan damai; menetapkan bahwa ruang angkasa harus dieksplorasi dan digunakan secara bebas oleh semua negara; dan menghalangi negara mana pun untuk mengklaim kedaulatan atas ruang angkasa atau benda angkasa apa pun.

Meskipun melarang pendirian pangkalan militer, uji coba senjata, dan melakukan manuver militer di benda-benda angkasa, perjanjian ini tidak secara tegas melarang semua kegiatan militer di luar angkasa, atau pembentukan pasukan luar angkasa militer atau penempatan senjata konvensional di luar angkasa.

Dari 1968 hingga 1984, OST(Outer Space Treaty) melahirkan empat perjanjian tambahan: peraturan untuk kegiatan di Bulan; pertanggungjawaban atas kerusakan yang disebabkan oleh pesawat luar angkasa; kembalinya para astronot yang jatuh dengan selamat; dan registrasi kendaraan luar angkasa.

OST memberikan banyak kegunaan praktis dan merupakan mata rantai terpenting dalam rantai pengaturan hukum internasional untuk ruang angkasa dari akhir 1950-an hingga pertengahan 1980-an. OST merupakan inti dari ‘jaringan’ perjanjian antar negara dan negosiasi kekuatan strategis untuk mencapai kondisi terbaik yang tersedia untuk keamanan dunia senjata nuklir.

Baca juga : LGM-30G Minuteman III : Rudal Antar Benua Andalan Amerika

Baca juga : Armageddon (1998) : Film tentang Akhir Zaman

Dapat digunakan dan dieksplorasi secara bebas oleh semua orang

OST juga menyatakan bahwa ruang angkasa adalah area yang dapat digunakan dan dieksplorasi secara bebas oleh semua orang dan “akan menjadi milik seluruh umat manusia”. Diambil dari Perjanjian Antartika tahun 1961, Perjanjian Luar Angkasa juga berfokus pada pengaturan kegiatan tertentu dan mencegah persaingan tak terbatas yang dapat menyebabkan konflik.

“Negara-negara tidak dapat mengklaim kedaulatan atas Bulan atau benda-benda angkasa lainnya. Instalasi dan kendaraan antariksa mereka harus terbuka, atas dasar timbal balik, untuk perwakilan negara lain, dan semua pihak setuju untuk melakukan kegiatan luar angkasa secara terbuka dan sesuai dengan hukum internasional serta wajib membantu astronot yang mengalami kesulitan”

Akibatnya, perjanjian ini sebagian besar tidak menyebutkan atau tidak jelas tentang kegiatan luar angkasa yang baru dikembangkan seperti penambangan bulan dan asteroid. Namun demikian, Perjanjian Luar Angkasa adalah instrumen hukum pertama dan paling mendasar dalam hukum luar angkasa, dan prinsip-prinsipnya yang lebih luas dalam mempromosikan penggunaan ruang angkasa secara sipil dan damai terus mendukung inisiatif multilateral di luar angkasa.

Baca juga : 7 Senjata Paling Mematikan dalam Sejarah Manusia

Baca juga : Jarang Diketahui, 7 Pertempuran yang Menentukan Sejarah Dunia