9 Juli 1810, Napoleon Bonaparte mencaplok Kerajaan Belanda sebagai bagian dari Kekaisaran Prancis Pertama

Hingga tahun 1795, Belanda adalah sebuah republik yang terdiri dari federasi tujuh provinsi otonom. Selama pendudukan Prancis, Republik Belanda diubah menjadi negara kesatuan modern, Republik Batavia (1795-1806). Kemudian menjadi sebuah kerajaan, ketika Kaisar Napoleon melantik saudaranya, Louis, sebagai Raja Belanda (1806-1810). 

ZONA PERANG(zonaperang.com) Departemen-departemen : Bouches-du-Rhin, Zuyderzée, dan Ems-Oriental di Belanda dimasukkan ke dalam Kekaisaran Prancis Pertama melalui dekrit pada tanggal 9 Juli; “dengan penjaga pantai Kekaisaran, bea cukai, dan polisi yang diizinkan untuk beroperasi”. Pada tanggal 18 Agustus 1810, Napoleon memerintahkan (melalui dekrit) agar tentara Belanda tidak ada lagi, dan memasukkannya ke dalam tentara Kekaisaran Prancis.

Napoleon mencaplok Kerajaan Belanda sebagai bagian dari Kekaisaran Prancis Pertama disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk:

• Raja Louis Bonaparte (kemudian diasingkan ke Italia), yang merupakan saudara laki-laki Napoleon, bukanlah penguasa yang patuh. Dia telah mencoba untuk menegaskan kemerdekaannya dari Prancis, dan dia bahkan menolak untuk bergabung dengan Sistem Kontinental, blokade ekonomi Napoleon terhadap Britania Raya.
• Inggris telah melancarkan invasi ke Belanda pada tahun 1809, dan Napoleon khawatir bahwa Belanda mungkin tidak dapat mempertahankan diri.
• Napoleon sangat ingin memperluas Kekaisaran Prancis, dan dia melihat Belanda sebagai tambahan yang berharga untuk wilayahnya.

Pencaplokan Kerajaan Belanda merupakan pukulan besar bagi kemerdekaan Belanda. Hal ini juga menyebabkan sejumlah perubahan lain, termasuk pengenalan sistem hukum Prancis dan mata uang Prancis. Aneksasi ini berlangsung hingga akhir Perang Napoleon pada tahun 1815, ketika Belanda mendapatkan kembali kemerdekaannya.

Napoleon membawa birokrasi baru bersamanya, seperti pencatatan sipil nasional untuk kelahiran, pernikahan, dan kematian. Hal ini menguntungkan pemerintah (melacak usia wajib pajak dan wajib militer), tetapi juga masyarakat. Catatan sipil yang baru memiliki detail dan aksesibilitas yang lebih konsisten di tempat penyimpanan pusat daripada catatan agama yang tersebar yang sebelumnya diandalkan oleh orang-orang, dan pemisahan gereja dan negara dalam pencatatan sekarang menjadi standar di sebagian besar negara.

Baca juga : 19 Februari 1674, Perjanjian Westminster : Belanda menukar koloni Nieuw Amsterdam kepada Inggris dan kelak berganti nama menjadi New York dengan pulau di Nusantara

Baca juga : 31 Desember 1799, VOC yang Super Kaya Bubar Karena Korupsi(Hari ini dalam Sejarah)