ZONA PERANG (zonaperang.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mendapatkan dokumen dari pihak TNI terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101.
Dugaan korupsi terjadi karena disinyalir ada selisih harga yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 220 miliar dari total kontrak sekitar Rp738 miliar.
“Beberapa kali ketika kita berkoordinasi dengan pihak TNI waktu itu, kita juga masih kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen dari pihak TNI,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/12/2021).
Baca Juga : Daftar Lengkap 13 Prajurit TNI yang Gugur di Papua Sepanjang 2021
Dalam kasus ini, KPK hanya menangani satu tersangka dari pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh.
“Ketika di sana dihentikan tentu cantolannya menjadi enggak ada kita, ini kan penyelenggara negara. Tapi, nanti pasti akan kami kaji,” kata Alex. Kendati dihentikan oleh Puspom TNI(Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia ), Lembaga Antirasuah itu memastikan akan mempelajari alasan pemberhentian penyidikan tersebut kepada Puspom TNI.
Alex berpendapat, jika tersangka itu tak bisa diproses oleh KPK, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. “Kami masih meyakini bahwa dari transaksi itu terjadi kerugian negara, kita bisa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain, kejaksaan atau kepolisian untuk menangani,” ujar dia.
Baca Juga : Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi (Lanud Iswahjudi) Madiun
Dalam kasus yang telah dihentikan ini, TNI telah menetapkan lima tersangka mereka adalah dari unsur militer dimaksud yaitu Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachry Adamy. Fachry adalah mantan pejabat pembuat komitmen atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017.
Tersangka lainnya ialah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) WW selaku mantan Pekas Mabesau; Pelda SS selaku Bauryar Pekas Diskuau; Kolonel (Purn) FTS selaku mantan Sesdisadaau; dan Marsekal Muda TNI (Purn) SB selaku Staf Khusus Kasau (mantan Asrena Kasau).
sumber : menelusuri-kasus-korupsi-heli-aw-101-hingga-dihentikan-puspom-tni
