Mengenal Donetsk dan Luhansk yang Diakui Putin sebagai Negara Merdeka lepas dari Ukraina

ZONA PERANG (zonaperang.com) Presiden Rusia Vladimir Vladimirovich Putin pada Senin malam resmi mengakui Donetsk dan Luhansk, dua wilayah Ukraina timur yang dikuasai separatis pro-Moskow sebagai negara merdeka.

Negara-negara Barat mengecam pengakuan tersebut. Rusia mengakui dua negara baru itu dengan nama Republik Rakyat Donestk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR).

Kedua wilayah bermayoritas etnis Rusia itu sebenarnya telah memisahkan diri dari Ukraina sejak 2014 atau setelah kudeta terhadap pemimpin Ukraina pro-Rusia yang terpilih secara demokratis.

Sejak itu, lebih dari 14.000 orang tewas dalam pertempuran antara tentara Ukraina dan separatis pro-Moskow di sana.

Baca juga : Putin : Keruntuhan Uni Soviet adalah Bencana Geopolitik Terbesar Abad Dua Puluh

Donetsk

Donetsk yang memiliki luas 26,517 km persegi(dua kali provinsi Sulawesi Utara) dahulu bernama Oblast Stalino sebagai bentuk penghormatan terhadap Joseph Stalin(pemimpin Soviet 1922-1953).

Merupakan daerah dengan penduduk padat dan pusat industri yang didominasi oleh pertambangan. Pusat administrasinya juga bernama Donetsk.

Referendum yang tidak diakui

Pada 7 April 2014, setelah aneksasi Krimea oleh Rusia, militan dukungan Rusia yang menduduki gedung administrasi Oblast Donetsk mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina dan mengadakan referendum yang tidak diakui untuk memisahkan diri dari Ukraina pada 11 Mei 2014. Selanjutnya, perang di Donbas dimulai.

Setelah Donetsk jatuh ke tangan pemberontak, administrasi Oblast Donetsk dipindahkan ke Mariupol dan kemudian ke Kramatorsk

Menurut AFP, Selasa (22/2/2022), Donetsk juga merupakan salah satu pusat penghasil baja utama di Ukraina selain batu bara. Donetsk memiliki sekitar empat juta penduduk.

Baca juga : Ukraina, Inggris, Polandia mengumumkan pakta keamanan di tengah meningkatnya ketegangan

Luhansk

Luhansk atau Oblast Luhansk memiliki luas 8,377km(sedikit lebih kecil dari provinsi Sulawesi Selatan), Terletak di Oblast Luhansk di wilayah Donbas, sebuah wilayah yang diakui secara internasional, dengan pengecualian Federasi Rusia, bagian dari Ukraina.

Luhansk, kota terbesar di wilayah itu, berfungsi sebagai ibu kotanya. Populasi republik ini adalah sekitar 1,5 juta orang.

LPR mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina setelah Revolusi Ukraina 2014, bersama dengan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Krimea.

Deklarasi  kemerdekaan

Konflik bersenjata yang sedang berlangsung dengan Ukraina menyusul deklarasi kemerdekaannya. LPR dan DPR menerima bantuan kemanusiaan dari Rusia. Menurut NATO dan Ukraina, Rusia juga telah memberikan bantuan militer kepada para pemberontak, klaim yang dulu disangkal Rusia.

Undang-undang Ukraina menggambarkan wilayah LPR sebagai “wilayah pendudukan sementara”, dan pemerintah LPR digambarkan sebagai administrasi pendudukan Federasi Rusia.

Kehadiran penutur bahasa Rusia muncul karena banyak pekerja Rusia dikirim ke sana setelah Perang Dunia II selama era Soviet.

Baca juga : (Ramalan)Jalannya konflik Ukraina-Rusia menurut Ahli masalah Rusia dan mantan USMC

Konflik Sejak 2014

Wilayah tersebut telah terkunci dalam konflik bersenjata dengan tentara Kiev sejak pemberontakan bersenjata pro-Rusia menyusul aneksasi Crimea(Krimea) yang merupakan bekas pangkalan utama Armada Laut Hitam Soviet yang penuh dengan catatan sejarah oleh Rusia pada tahun 2014.

Kemerdekaan Crimea, yang diproklamasikan setelah referendum, tidak diakui oleh komunitas internasional. Kiev dan Barat mengatakan Rusia menghasut pemberontakan timur, menuangkan senjata dan pasukan melintasi perbatasan untuk mendukung mereka.

Donbas juga berada di jantung pertempuran budaya antara Kiev dan Moskow, yang mengatakan bahwa wilayah tersebut, sebagian besar Ukraina timur, berbahasa Rusia dan perlu dilindungi dari nasionalisme Ukraina.

Perjanjian Minsk

Upaya untuk menyelesaikan konflik di Ukraina timur, yang ditetapkan dalam perjanjian Minsk 2015, menemui jalan buntu. Kiev dan separatis pro-Moskow masing-masing menuduh satu sama lain sebagai pihak yang melakukan pelanggaran. Serangkaian gencatan senjata telah gagal karena pelanggaran berulang oleh pihak yang berperang.

Perjanjian Minsk September 2014 yang ditandatangani oleh perwakilan OSCE(Organization for Security and Co-operation in Europe), Ukraina, dan Rusia serta oleh kepala LNR dan DNR tanpa mengakui status apa pun bagi mereka.

Hal ini dimaksudkan untuk menghentikan konflik dan mengintegrasikan kembali wilayah yang dikuasai pemberontak ke Ukraina dengan imbalan otonomi lebih untuk daerah tersebut, tetapi perjanjian itu tidak pernah sepenuhnya dilaksanakan.

Baca juga : 9 Oktober 1854, Perang Krimea: Pengepungan Kota Sevastopol dimulai(Hari ini dalam Sejarah)

Baca juga : 1 November 1814, Kongres Wina : Kekuatan besar Eropa Memetakan Tatanan Dunia Pasca Napoleon