Mengungkap Rahasia Keruntuhan Kesultanan Ottoman: Hutang, Inflasi, dan Penguasaan Ekonomi oleh Asing

Dalam Hutang: Bagaimana Kekaisaran Ottoman Menjadi Terikat dengan Modal Eropa

ZONA PERANG(zonaperang.com) Pada tahun 1854, Kekaisaran Ottoman menandatangani perjanjian pinjaman dengan para kreditor Eropa. Selama beberapa dekade berikutnya, utang tersebut membengkak di luar kendali.

Kesultanan Ottoman sudah berada dalam posisi keuangan yang genting sebelum peristiwa-peristiwa di paruh kedua abad ke-19 semakin memperburuk kesehatan fiskalnya(kebijakan ekonomi yang berkiatan dengan penerimaan pemerintah).

Sistem pajak yang tidak efektif yang ditandai dengan pejabat yang korup dan pencatatan yang salah menyebabkan defisit anggaran. Selain itu, kebijakan moneter(kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu) yang buruk mengakibatkan inflasi menjadi masalah besar.

Perang Krimea pada 1853-1856 diikuti oleh periode baru salah urus ekonomi. Untuk pertama kalinya, Kesultanan Utsmaniyah meminjam uang dalam jumlah besar dari kekuatan asing.

“Kesulitan ekonomi dimulai pada akhir abad ke-16, ketika Belanda dan Inggris menutup sepenuhnya rute perdagangan internasional lama melalui Timur Tengah. Akibatnya, kemakmuran provinsi-provinsi di Timur Tengah menurun. Perekonomian Utsmaniyah terganggu oleh inflasi, yang disebabkan oleh masuknya logam mulia ke Eropa dari wilayah jajahan di Amerika dan meningkatnya ketidakseimbangan perdagangan antara Timur dan Barat. “

Baca juga : 3 Maret 1924, Runtuhnya Kesultanan Ottoman : Berakhirnya pemerintahan Khalifah Terakhir di Dunia

Baca juga : Ada sebuah idiom terkenal dari banyak sejarawan, “Andalusia tidak jatuh dalam semalam.”

Perang Krimea dan Utsmaniah

Pada Juli 1853, pasukan Tsar Rusia Nicholas I memasuki wilayah Kekaisaran Ottoman di tempat yang sekarang disebut Rumania. Sultan Abdulmejid menunda untuk menyatakan perang, karena ia ingin mendapatkan bantuan asing sebelum mengerahkan pasukannya ke medan perang.

Sultan akan mendapatkan dukungan dari kerajaan Inggris dan Prancis, yang menganggap ekspansi Rusia sebagai ancaman bagi kepentingan mereka di Mediterania. Mereka lebih memilih status quo Kekaisaran Ottoman yang lemah dan tidak dapat menantang aspirasi kolonial mereka daripada Konstantinopel yang dikuasai Rusia.

Butuh waktu tiga bulan, pada bulan Oktober, Inggris dan Prancis berjanji untuk mendukung Ottoman. Dengan bantuan militer dari negara-negara besar, Utsmaniyah berhasil menghentikan gerak maju Rusia. Pada 1854, pasukan sekutu berhasil membalikkan keadaan dan mendesak masuk ke wilayah Rusia yang sudah sangat luas.

Pemerintah Utsmaniyah selalu ragu-ragu untuk mengambil pinjaman luar negeri. Namun, selama permusuhan tahun 1854, kebutuhan dana sangat tinggi sehingga kekaisaran mengalah dan membuat perjanjian pinjaman dengan sekutu-sekutu Eropanya.

Tak kuat menahan kekuatan militer gabungan dari tiga kekaisaran, Rusia menuntut perdamaian pada tahun 1856.

Spiral Utang Utsmaniyah

Antara tahun 1854 dan 1874, Kesultanan Utsmaniyah membuat 15 perjanjian pinjaman dengan kekuatan asing. Pinjaman-pinjaman tersebut diambil dengan tujuan merestrukturisasi birokrasi kekaisaran yang disfungsional, memusatkan pendapatan dan pengeluaran, dan memodernisasi tentara.

“Ketika bendahara kehilangan lebih banyak pendapatannya akibat perampasan devisa, bendahara mulai memenuhi kewajibannya dengan merendahkan nilai mata uang, meningkatkan pajak secara tajam, dan melakukan penyitaan, yang semuanya hanya memperburuk situasi. Semua orang yang bergantung pada gaji mendapati diri mereka dibayar rendah, yang mengakibatkan pencurian lebih lanjut, pajak berlebihan, dan korupsi. “

Perencanaan yang buruk dan salah urus menyebabkan sebagian besar uang pinjaman dibelanjakan dengan cara yang tidak mengarah pada peningkatan pendapatan negara. Pemerintah Utsmaniyah juga menghabiskan sebagian uang pinjaman untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan kepada keluarga-keluarga pedagang yang dikenal sebagai bankir Galata. Keluarga-keluarga ini, yang banyak di antaranya tinggal di distrik Galata, Konstantinopel, telah memberikan pinjaman kepada pemerintah Utsmaniyah selama berabad-abad.

Baca juga : 5 November 1914, Prancis dan Kerajaan Inggris menyatakan perang terhadap Kesultanan Ottoman

Baca juga : 30 November 1853, Battle of Sinop : Rusia menyerang Utsmaniyah, awal perang Krimea dan aksi besar terakhir armada kapal layar

Bank Sentral yang Dikendalikan oleh Pihak Asing

Pada tahun 1856, Sultan Abdulmejid menyerukan agar bank-bank modern didirikan di Kesultanan Ottoman. Ia berharap bahwa dengan mendirikan lembaga-lembaga tersebut akan meningkatkan sistem keuangan kekaisaran dan mendorong pembangunan ekonomi.

Seruan sultan ini didengar oleh para bankir Eropa yang melihat peluang, berbondong-bondong datang ke Konstantinopel.

Otoritas Utsmaniyah memberikan izin kepada sekelompok pelamar dari Inggris dan Prancis untuk mendirikan sebuah bank yang akan beroperasi dengan nama “Bank Kekaisaran Ottoman.” Negosiasi antara pihak berwenang Utsmaniyah dan para pemangku kepentingan Eropa mengenai tata kelola bank menghasilkan kelompok yang terakhir menerima pengaruh besar.

Sesuai dengan ketentuan yang disepakati, posisi manajer umum harus diduduki oleh seorang Eropa. Manajer tersebut melapor kepada dua komite. Satu komite berbasis di London dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham Inggris. Komite lainnya berbasis di Paris dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham Prancis. Keputusan yang dibuat oleh satu komite menjadi efektif setelah diratifikasi oleh komite lainnya.

Otoritas Ottoman setuju untuk memiliki pengaruh terbatas terhadap tata kelola bank karena manfaat yang dirasakan dari bank yang akan diberikan kepada mereka. Sebagai contoh, Otoritas Ottoman dapat meminjam dari Bank Kekaisaran Ottoman yang baru didirikan pada saat banyak kreditur mulai meragukan kelayakan kredit mereka sebagai debitur.

Selain membuat perjanjian pinjaman luar negeri, pemerintah Utsmaniyah juga terus meminjam uang dalam negeri dari para bankir Galata. Pinjaman sering kali dibayar kembali dengan pinjaman baru, dan selama bertahun-tahun, utang kekaisaran terus bertambah.

Seiring bertambahnya utang Pemerintah Utsmaniyah, mendapatkan pinjaman baru dengan persyaratan yang baik menjadi semakin sulit.

Bank sentral milik asing dan uang kertas

Bank Kekaisaran Ottoman berfungsi sebagai bank sentral kekaisaran. Bank ini akan menjalankan semua operasi keuangan Perbendaharaan Utsmaniyah di Konstantinopel dan menjadi agen keuangan pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri. Otoritas Utsmaniyah juga memberikan lembaga ini hak eksklusif untuk menerbitkan uang kertas.

Negosiasi mengenai Bank Kekaisaran Ottoman merupakan indikasi dari sebuah tren yang menunjukkan bahwa pemerintah Ottoman menyerahkan otoritas atas masalah ekonomi kepada pihak asing dengan imbalan layanan keuangan dan akses terhadap dana.

Baca juga : Uang Kertas, Dominasi Dollar, Penjarahan The Fed dan Penjajahan zionis Israel Atas Palestina

Baca juga : Emas: Benteng Melawan Penjajahan & Perampokan lewat Uang Kertas, Uang digital dan Inflasi

Gagal bayar hutang Kekaisaran Ottoman

Banyak dari pinjaman yang diambil oleh pemerintah Utsmaniyah sejak tahun 1854 diperoleh dengan persyaratan yang ketat. Bunga pinjaman dalam dan luar negeri sering kali lebih dari 6 persen, dengan beberapa pinjaman memiliki tingkat bunga melebihi 10 persen.

Dalam banyak kesempatan, pemerintah Utsmaniyah tidak mampu membayar kembali pinjaman tepat waktu. Penundaan ini memperkuat rumor kebangkrutan, menyebabkan obligasi Utsmaniyah hampir tidak dapat dijual.

Prospek ekonomi kekaisaran memburuk pada tahun 1873 ketika pasar saham Eropa jatuh. Krisis keuangan yang kemudian dikenal sebagai “Kepanikan 1873” pun terjadi. Akibatnya, semakin sulit bagi Pemerintah Utsmaniyah untuk mendapatkan kredit baru.

“Kondisi tersebut diperparah dengan pertumbuhan populasi yang besar selama abad ke-16 dan ke-17, yang merupakan bagian dari peningkatan populasi secara umum yang terjadi di sebagian besar wilayah Eropa pada saat itu. Jumlah sumber daya yang tersedia tidak hanya gagal berkembang untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang meningkat, tetapi juga menurun akibat kondisi politik dan ekonomi yang anarkis. “

Suku bunga 25 persen

Keadaan ekonomi sangat buruk sehingga pada tahun 1874, para bankir Galata menolak memberikan pinjaman kepada pemerintah meskipun suku bunga yang ditawarkan sebesar 25 persen.

Situasi ini diperparah oleh banjir dan kekeringan di seluruh wilayah Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1873-1875. Bencana-bencana ini menyebabkan kekurangan pangan dan keresahan di kalangan petani. Untuk mencegah kelaparan yang meluas, pemerintah turun tangan dan mendistribusikan makanan. Sebagai akibat dari bencana alam tersebut, pendapatan pajak terganggu.

Pada tahun 1875, situasi menjadi tidak dapat dipertahankan. Otoritas Utsmaniyah mengumumkan bahwa mereka akan membayar kembali utang mereka, setengahnya dalam bentuk uang tunai dan setengahnya lagi dalam bentuk obligasi berbunga 5 persen. Sebagai akibat dari pengakuan kebangkrutan secara implisit ini, kredit Negara Utsmaniyah anjlok. Kekaisaran secara resmi mengalami kebangkrutan tak lama setelah itu.

Baca juga : Mengapa Rakyat Indonesia dan Muslim seluruh dunia berhutang kepada Palestina?

Baca juga : Harga dari sebuah pengorbanan

Melepaskan Kedaulatan Ekonomi

Pada tahun 1875, dua pertiga dari pendapatan negara Utsmaniyah digunakan untuk membayar utang.

Krisis ekonomi dirasakan di seluruh wilayah kekaisaran. Ismail Pasha, Khedive Mesir, sangat membutuhkan uang sehingga ia menjual sahamnya di Terusan Suez kepada pemerintah Inggris.

Pada tahun 1877, perang lain akan memperparah kesulitan ekonomi. Perang Rusia-Turki membuat pasukan tsar mendorong pasukan Ottoman kembali ke gerbang Konstantinopel. Armada kapal perang Inggris ikut campur dan menghalangi Rusia untuk merebut ibu kota. Sebuah perjanjian damai yang ditengahi oleh negara-negara besar ditandatangani pada Juli 1878.

Perang Rusia-Turki telah membuat kas negara Utsmaniyah kering hingga pemerintah tidak dapat membayar gaji pegawai negeri dan tentara.

Di bawah arahan manajer Bank Kekaisaran Ottoman, sebuah rencana disusun untuk mendapatkan akses ke kredit yang sangat dibutuhkan dengan memenangkan dukungan dari para bankir lokal.

Solusi yang diusulkan adalah negara harus menyerahkan pendapatan pajak untuk membayar pinjaman. Negara setuju untuk mengalokasikan pendapatan dari pajak materai, minuman keras, pajak penangkapan ikan, persepuluhan sutra, garam, dan monopoli tembakau.

Rencana tersebut berjalan sesuai rencana. Hasil pajak terbukti cukup untuk memenuhi cicilan utang. Para kreditor asing, yang melihat bahwa pinjaman dalam negeri telah dilunasi, merasa kehilangan kesempatan. Mereka membuka negosiasi dengan pemerintah Utsmaniyah dengan harapan mendapatkan kesepakatan serupa. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani pada 1881, yang dikenal sebagai Dekrit Muharrem, yang memberikan kreditor asing klaim atas pendapatan pajak Utsmaniyah.

Sesuai dengan Dekrit Muharrem, pengumpulan pendapatan pajak akan dilakukan oleh sebuah lembaga yang akan dibentuk, Ottoman Public Debt Administration (OPDA). Lembaga baru ini akan dijalankan oleh orang-orang Eropa dan akan tunduk pada kontrol minimal Utsmaniyah.

Sebagai imbalan atas penyerahan pendapatan pajak yang tidak dapat ditarik kembali, utang kekaisaran berkurang hampir 40 persen. Selain itu, biaya tahunan atas utang tersebut dipotong lebih dari 80 persen.

Menagih Hutang: Dari Kekaisaran Ottoman ke Turki

Pada tahun-tahun setelah 1881, pendapatan pajak yang ditetapkan dalam Dekrit Muharrem berada di bawah kendali OPDA. Fungsi utama lembaga ini adalah mengumpulkan pajak dan mendistribusikannya kepada para pemegang obligasi asing.

OPDA juga berfungsi sebagai perantara bagi perusahaan-perusahaan Eropa yang ingin berinvestasi di Kesultanan Utsmaniyah. Dengan demikian, lembaga ini membantu perusahaan-perusahaan asing mendapatkan kontrak yang menguntungkan untuk pembangunan rel kereta api. Kontrak-kontrak ini terkadang mencakup hak kepemilikan deposit mineral dan hutan di dekat jalur kereta api yang akan dibangun.

Melalui layanan OPDA, para investor Eropa mendapatkan kepemilikan yang lebih besar atas sumber daya alam dan infrastruktur Kekaisaran Ottoman. Investor Inggris, Prancis, dan Jerman secara khusus mendapat manfaat dari OPDA.

Pendapatan pajak yang diserahkan kepada Administrasi Utang Publik Utsmaniyah terus meningkat selama bertahun-tahun. Pada tahun 1914, sekitar sepertiga dari pendapatan negara Utsmaniyah dikumpulkan oleh OPDA dan disalurkan ke Eropa.

Untuk menjalankan mandatnya, OPDA mempekerjakan ribuan orang. Pada puncaknya, lembaga ini memiliki 9000 karyawan, lebih banyak dari kementerian keuangan Utsmaniyah.

100 Tahun

Administrasi Utang Publik Utsmaniyah berhasil membayar utang yang dimiliki kepada para kreditur asing. Antara tahun 1882 dan 1914, OPDA membayar utang sebesar 113 juta poundsterling Inggris.

Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Utsmaniyah perlahan-lahan mulai pulih dari situasi ekonomi yang genting. Dengan berdirinya Republik Turki pada tahun 1929, sepertiga dari utang yang belum terbayar dihapuskan.

Turki membayar cicilan terakhir utangnya kepada OPDA pada tahun 1954, tepat seabad setelah Kekaisaran Ottoman mengambil pinjaman luar negeri pertamanya

Baca juga : Embargo Demi Menjaga Kewarasan

Baca juga : Apa Motif Serangan Pasukan Bergajah Abrahah ke Mekah? Karena Agama, Dendam atau Alasan Ekonomi?