Pajak: Cara Biadab untuk Membangun Peradaban?

• Pajak: Biaya Peradaban atau Senjata Penindasan?
• Dari Upeti ke Tarif Pajak: Evolusi dan Kontroversi Pajak Sepanjang Sejarah
• Pajak sering kali dianggap sebagai salah satu cara untuk membangun peradaban dan mendanai berbagai layanan publik. Namun, ada pandangan yang menyebutkan bahwa pajak dapat menjadi alat penindasan yang biadab, terutama ketika diterapkan secara tidak adil.

ZONA PERANG(zonaperang.com) Pajak, dalam pandangan sebagian orang, sering dianggap sebagai salah satu alat pemerasan yang biadab. Meski demikian, pajak juga merupakan instrumen penting dalam pembentukan peradaban dan pembangunan masyarakat yang beradab. Dari asal usulnya yang sederhana hingga kompleksitas pengelolaannya dalam era modern, pajak menjadi cerminan dari sistem pemerintahan dan etika masyarakat negara tersebut.

‘Pajak sering dianggap sebagai elemen vital dalam pembangunan peradaban modern. Melalui pajak, negara membiayai layanan publik, infrastruktur, dan program sosial. Namun, bagi sebagian orang, pajak adalah cara “biadab” pemerintah untuk mengambil hasil jerih payah rakyat. Apakah pajak benar-benar menjadi penopang peradaban atau hanya mekanisme eksploitasi? ‘

Asal Mula Pajak

Pajak telah ada sejak zaman kuno. Peradaban Mesopotamia dan Mesir Kuno sudah mengenal konsep pajak, di mana rakyat membayar sebagian hasil pertanian mereka kepada pemerintah sebagai bentuk kontribusi. Sistem pajak ini berkembang seiring waktu dan diterapkan oleh banyak peradaban, termasuk Romawi, Yunani, dan Cina Kuno.

Pada awalnya, pajak dikenakan dalam bentuk upeti yang dibayarkan kepada penguasa atau raja. Konsep ini berkembang seiring dengan munculnya negara-negara dan sistem pemerintahan yang lebih kompleks. Dalam banyak kasus, pajak digunakan untuk membiayai perang, pembangunan jalan, dan layanan publik lainnya.

“Kekaisaran Romawi memiliki sistem perpajakan yang rumit, termasuk pajak properti, pajak tanah, dan pajak perdagangan. Sistem ini digunakan untuk membiayai ekspansi dan pemeliharaan kekaisaran.”

Baca juga : Judi Online: Ancaman Serius bagi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Baca juga : IAI Lavi: Warisan Inovasi dan Ambisi Israel dari pajak warga Amerika

Pajak pada Masa Kolonial

Selama masa kolonial, pajak sering kali diterapkan secara eksploitatif. Di Indonesia, pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai jenis pajak yang memberatkan rakyat. Sistem cultuurstelsel (sistem tanam paksa) adalah contoh nyata di mana petani diwajibkan menanam tanaman ekspor dan menyerahkan sebagian hasilnya kepada pemerintah kolonial. Pajak-pajak ini tidak hanya menguras sumber daya ekonomi rakyat tetapi juga menghilangkan hak-hak dasar mereka.

Menurut sejarawan Dr. Abdul Wahid, M.Phil, pemerintah kolonial mengadaptasi sistem pajak dari kerajaan-kerajaan sebelumnya dan memperluasnya untuk kepentingan eksploitasi ekonomi. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan resistensi di kalangan rakyat yang merasa tertekan oleh beban pajak yang tinggi tanpa adanya imbalan yang setimpal.

‘Revolusi Amerika (1776): Salah satu penyebabnya adalah perlawanan terhadap pajak tinggi yang diberlakukan Inggris tanpa memberikan hak politik kepada koloni Amerika (“No taxation without representation”).’

Negara dengan Pajak yang Mencekik

Beberapa negara dikenal memiliki sistem perpajakan yang sangat mencekik, di mana rakyat harus membayar pajak tinggi tanpa mendapatkan layanan publik yang memadai. Contohnya adalah Venezuela, di mana kebijakan perpajakan yang tidak efektif dan korupsi telah menyebabkan krisis ekonomi parah. Rakyat terpaksa membayar pajak tinggi sementara pemerintah gagal memberikan kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan.

“Prancis di Masa Sebelum Revolusi 1789: Pajak yang berat pada petani dan kelas pekerja, sementara kaum bangsawan dibebaskan dari pajak, menjadi pemicu Revolusi Prancis.”

Yunani, Krisis ekonomi yang melanda Yunani pada tahun 2010-an menyebabkan kenaikan pajak yang drastis untuk menutupi defisit anggaran, sehingga menekan rakyat dan bisnis kecil.

Negara Sukses Berkat Pajak dan Administrasi Baik

Di sisi lain, ada negara-negara yang berhasil membangun peradaban maju berkat sistem perpajakan yang baik dan administrasi yang efisien. Negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Norwegia dikenal dengan sistem perpajakan progresif mereka. Pajak digunakan untuk mendanai layanan publik berkualitas tinggi seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hasilnya, masyarakat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi dan kualitas hidup yang baik.

“Negara-negara Nordik, seperti Swedia dan Denmark, dikenal memiliki tingkat pajak yang tinggi, tetapi mereka juga memiliki sistem administrasi yang sangat baik dan transparan yang memastikan bahwa uang pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan menyediakan layanan publik berkualitas tinggi, pendidikan, dan jaminan kesehatan, pajak menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.”

Singapura memiliki tarif pajak yang relatif rendah dibandingkan negara maju lainnya, tetapi berhasil membangun negara yang makmur melalui efisiensi birokrasi dan kebijakan ekonomi yang inovatif.

Negara Hancur Karena Pajak

Sebaliknya, ada negara-negara yang hancur karena penerapan pajak yang salah atau tidak adil. Contohnya adalah Zimbabwe, di mana kebijakan perpajakan yang buruk dan korupsi di pemerintahan menyebabkan hiperinflasi dan keruntuhan ekonomi. Rakyat merasa tertekan oleh pajak tinggi sementara pemerintah tidak mampu memberikan layanan dasar.

Pajak yang sangat tinggi dipungut dengan cara tidak transparan, sehingga rakyat menderita tanpa mendapatkan manfaat yang sepadan. Dalam banyak kasus, korupsi di dalam administrasi pemerintahan semakin memperburuk keadaan, membuat pajak lebih terasa sebagai alat kekuasaan ketimbang sarana pembiayaan pembangunan.

Negara Sukses Tanpa Pajak Tinggi

Ada juga negara-negara yang sukses meskipun memiliki tingkat pajak rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali. Misalnya, beberapa negara seperti Qatar dan Uni Emirat Arab memiliki pendapatan tinggi dari sumber daya alam seperti minyak dan gas alam. Pendapatan dengan admistrasi yang baik tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan tanpa membebani rakyat dengan pajak.

“Monako: Dengan ekonomi yang didorong oleh pariwisata dan sektor perbankan, Monako tidak memberlakukan pajak penghasilan bagi warganya.”

Hukum Pajak dalam Islam

Dalam Islam, pajak sebagai sumber pendapatan negara dikenal dengan istilah yang berbeda dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Pajak dalam Islam harus mematuhi hukum syariah dan dilakukan dengan adil tanpa memberatkan rakyat.

Membangun peradaban jika diterapkan secara adil dan transparan

Pajak, meskipun sering dianggap sebagai beban, sebenarnya memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban. Dari sejarah asal mulanya yang penuh warna hingga tantangan dan pembelajaran yang datang dari kebijakan pajak di berbagai negara, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pajak dapat menjadi alat untuk kemakmuran atau, sebaliknya, alat penindasan.

“Pajak adalah instrumen keuangan yang penting dalam pembangunan peradaban. Namun, pajak juga dapat menjadi senjata ganda yang membawa kebaikan atau kehancuran, tergantung pada cara diimplementasikan.”

Pajak dapat menjadi alat untuk membangun peradaban jika diterapkan secara adil dan transparan. Namun, ketika digunakan sebagai alat penindasan oleh penguasa, pajak dapat menghancurkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk menerapkan sistem perpajakan yang adil demi kesejahteraan rakyatnya.

Baca juga :(Kebiadaban PKI) Kesaksian Anak-anak Pahlawan Revolusi yang Ayahnya Dibantai PKI

Baca juga : Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi terhadap zionis Israel (BDS) di Indonesia