Penduduk Palestina Hijrah? Justru itu Skenario yang diinginkan Zionis

ZONA PERANG(zonaperang.com) Mantan Presiden Amerika Serikat Donald John Trump memaparkan rencana perdamaian Israel dan Palestina melalui solusi dua-negara. Namun, solusi yang ditawarkan AS dianggap lebih banyak menguntungkan Israel ketimbang Palestina.

Dikutip dari Associated Press, berdasarkan solusi AS, Israel harus memberikan Palestina lahan yang luasnya sama di Tepi Barat dan Gaza dengan luas wilayah sebelum Perang Enam hari 1967.

Akan dilakukan pertukaran lahan antara Israel dan Palestina. Namun dalam peta yang diajukan AS, wilayah Palestina akan terputus-putus antara Tepi Barat di utara dan Gaza di selatan (sama seperti perjanjian Giyanti 1755 antara Mataram Islam dan VOC). Akan dibuat jembatan, terowongan, dan jalan untuk menyambungkan wilayah tersebut.

Jalur Gaza yang kini dikuasai Hamas harus diserahkan kepada Otoritas Palestina. Sementara Lembah Yordania akan dikuasai Israel. Di beberapa titik wilayah Palestina, juga terdapat kantung-kantung permukiman kolonial Israel.

Baca juga : Benyamin Netanyahu, Korupsi di Angkatan Bersenjata Israel dan Pukulan mematikan Hamas

Baca juga : Saatnya Mengubah Opini! Sampai Kapan Israel akan Bertahan?

Status Yerusalem

Dalam rencana Trump, sebagian besar wilayah Yerusalem Timur yang dicaplok Israel akan diberikan kepada Israel. Termasuk di dalamnya Kota Tua dan kompleks Masjidil Aqsa. Namun status quo masih akan berlaku untuk Masjidil Aqsa.

AS mengatakan kompleks Masjidil Aqsa harus dibuka sepenuhnya untuk ibadah umat Islam, Yahudi, dan Kristen dengan pengamanan oleh tentara Israel. Yerusalem sendiri akan menjadi ibu kota Israel.

Sementara Palestina boleh menjadi wilayah pinggiran Yerusalem sebagai ibu kota. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan mengatakan, kota Abu Dis, sekitar 1,6 kilometer timur Kota Tua Yerusalem akan jadi ibu kota Palestina.

Hal ini ditolak oleh Palestina yang menyatakan Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota mereka.

Nasib Permukiman ilegal Yahudi

Israel sepakat untuk menghentikan selama empat tahun pembangunan permukiman Yahudi di wilayah hasil rampasan di Tepi Barat.

Palestina dan masyarakat internasional menganggap pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat adalah tindakan ilegal. Namun dalam rencana Trump, AS menghendaki agar permukiman ini dilegalkan secara hukum internasional.

Baca juga : Taktik Jitu Hamas: Paralayang untuk Menembus Pertahanan Israel

Baca juga : Yahudi, Zionisme, dan Israel: Tiga Hal yang Sering Disalahpahami

Demiliterisasi Palestina

Dalam solusi damai Trump, Palestina akan menjalani demiliterisasi atau bebas dari kegiatan militer. Palestina sebagai sebuah negara dilarang memiliki angkatan bersenjata, hanya aparat keamanan lokal saja.

Berdasarkan aturan ini, Hamas yang menguasai Gaza dan seluruh kelompok milisi juga akan dilucuti persenjataannya. Masalah keamanan perbatasan nantinya akan dilakukan oleh militer Israel.
Akan dibentuk “Dewan Perbatasan” yang terdiri dari tiga orang Palestina, tiga orang Israel, dan seorang perwakilan AS, untuk mengawasi keamanan di perbatasan dan menyelesaikan jika ada sengketa.

Nasib Pengungsi Palestina