India dikatakan telah menempatkan 20,000-40,000 tentara di negara yang hanya berpenduduk 200,000 jiwa selama referendum tersebut
ZONA PERANG(zonaperang.com) Kerajaan Sikkim didirikan oleh dinasti Namgyal pada abad ke-17 (1642). Kerajaan ini diperintah oleh raja-raja pendeta Buddha yang dikenal sebagai Chogyal. Kerajaan ini menjadi sebuah negara bagian dari India Britania pada tahun 1890.
Sikkim adalah sebuah negara bagian di timur laut India yang hanya memiliki luas wilayah 7.096 km persegi atau sebesar kepulauan Riau. Berbatasan dengan Daerah Otonomi Tibet Cina di utara dan timur laut, Bhutan di timur, Provinsi Koshi Nepal di barat dan Benggala Barat di selatan.
Baca juga : 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia
Baca juga : Singapura : Negeri melayu yang “hilang”, sebuah pelajaran dan ancaman demografi yang sangat menghantui
Memberikan perlindungan
Setelah kemerdekaan India, Sikkim melanjutkan status protektoratnya dengan Uni India setelah tahun 1947, dan Republik India setelah tahun 1950.
Pada Perjanjian pada tahun 1950 itu India memikul tanggung jawab untuk masalah komunikasi, pertahanan dan urusan luar negeri, serta “integritas teritorial” Sikkim. Sikkim memiliki otonomi dalam urusan dalam negeri.
Tekanan India untuk bergabung dan Kerusuhan
Meskipun ada tekanan dari India yang “bertekad untuk mencaplok”, Chogyal Palden Thondup Namgyal mampu mempertahankan otonomi dan membentuk “model negara Asia” di mana tingkat melek huruf dan pendapatan per kapita dua kali lebih tinggi daripada negara tetangga Nepal, Bhutan, dan India.
Sementara itu, Kongres Nasional Sikkim menuntut pemilihan umum yang baru dan representasi yang lebih besar bagi orang Nepal (dahulu masyarakat Nepal yang berasal dari Kerajaan Gorkha pindah ke negeri ini) di Sikkim. Orang-orang berbaris di istana untuk menentang monarki.
Pada tahun 1973, kerusuhan anti kerajaan terjadi di depan istana Chogyal. Pada tahun 1975, setelah Angkatan Darat India mengambil alih kota Gangtok, sebuah referendum diadakan yang menyebabkan pembubaran monarki dan Sikkim bergabung dengan India sebagai negara bagian ke-22
“Sebuah referendum untuk menghapuskan monarki diadakan di Kerajaan Sikkim pada tanggal 14 April 1975. Referendum ini disetujui oleh 97,55% pemilih, dan mengakibatkan negara ini menjadi sebuah negara bagian India.”
Baca juga : Perang Cina-India 1962 : Konflik perbatasan dan kekalahan memalukan New Delhi
Baca juga : 3 Desember 1971, Pakistan meluncurkan preemptive strikes terhadap India dan perang skala penuh pun dimulai
Reaksi Internasional
Cina dan Pakistan menyebut referendum tersebut sebagai lelucon dan penyamaran untuk pencaplokan paksa terhadap kerajaan, yang kemudian dibalas oleh Perdana Menteri wanita Indira Priyadarshini Gandhi (kelak dibunuh oleh pengawalnya sendiri dari suku Sikh) dengan mengingatkan mereka akan pengambilalihan Tibet dan masalah Azad Kashmir, yang ia yakini sebagai wilayah India. Chogyal (raja) menyebut referendum tersebut sebagai “ilegal dan inkonstitusional.”
Pemerintah AS memandang penggabungan Sikkim ke dalam India sebagai sebuah keniscayaan yang bersejarah dan praktis, mengingat lokasi negara bagian ini berada di jalur perdagangan yang penting.
Penyesalan
Uni Soviet menanggapinya secara positif, meskipun dengan tanggapan yang tidak terlalu keras. Pada tahun 1978, penerus Gandhi, Perdana Menteri Morarji Desai, menyatakan penyesalannya dan mengkritik aneksasi Sikkim, yang seiring dengan meningkatnya inflasi menyebabkan protes keras terhadapnya oleh sayap pemuda Kongres Nasional India.
“Untuk memungkinkan penggabungan negara bagian yang baru ini, Parlemen India mengamandemen Konstitusi India.”
Meskipun Desai mengatakan bahwa aneksasi tersebut “bukan langkah yang diinginkan” dan menyesali fakta bahwa ia tidak dapat membatalkannya, ia juga mengklaim bahwa “sebagian besar masyarakat di sana menginginkannya” karena tidak populernya Chogyal.
