Otoritas Palestina: Alat Zionis atau Pembela Rakyat? - Zona Perang

Palestinian Authority: Dari Harapan ke Kekecewaan
Palestinian Authority: Antara Aspirasi Rakyat dan Realitas Politik
Palestinian Authority (PA) adalah badan pemerintahan sementara yang dibentuk untuk mengelola wilayah Palestina, terutama Tepi Barat dan Jalur Gaza, setelah Perjanjian Oslo pada tahun 1993. PA merupakan hasil dari negosiasi antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan penjajah zionis Israel, di mana PLO diakui sebagai wakil sah rakyat Palestina oleh Liga Arab dan PBB

ZONA PERANG(zonaperang.com) Palestinian Authority/PA atau Otoritas Palestina adalah badan pemerintahan sementara yang dibentuk untuk mengelola sebagian wilayah Palestina, khususnya Tepi Barat dan Gaza. Namun, sejak awal pembentukannya, PA kerap menjadi sorotan karena dianggap lebih berpihak pada kepentingan internasional, termasuk penjajah Israel dan Barat, daripada rakyat Palestina sendiri.

Sejak pembentukannya, PA telah menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, termasuk tuduhan korupsi dan ketidakmampuan untuk mempertahankan wilayahnya dari penjarahan oleh penghuni ilegal penjajah.

PA memiliki kendali sipil parsial atas wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza, meskipun kendali de facto atas Gaza dipegang oleh gerakan perjuangan Hamas sejak 2007.

Gambar sampul: Pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) berusaha menghancurkan perlawanan di Kamp Pengungsi Jenin. Alih-alih melindungi rakyatnya, PA menggunakan dana AS dan Uni Eropa untuk menegakkan pendudukan Israel

Wilayah otoritas Palestina yang terbagi-bagi menjadi kantong-kantong kecil dengan sekidit kewenangan di Tepi Barat, mengingatkan perjanjian Giyanti 1755. Sangat bertolak belakang dengan kekuasaan Hamas di Gaza

Awal Pembentukan PA

PA dibentuk pada tahun 1994 sebagai bagian dari Perjanjian Oslo antara Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan penjajah Israel. Tujuan awal pembentukan PA adalah untuk menjadi badan pemerintahan sementara yang akan mengelola wilayah Palestina hingga tercapai solusi dua negara yang definitif.

Namun, hingga saat ini, solusi tersebut tidak pernah tercapai. Sebaliknya, PA justru terjebak dalam status quo yang sering dianggap hanya menguntungkan kolonialis Israel dan sekutunya.

Awal Pembentukan

PLO didirikan pada tahun 1964 sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepemimpinan nasional bagi rakyat Palestina. Pada tahun 1988, Yasser Arafat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina di Aljazair, yang diakui oleh lebih dari seratus negara. Namun, PA baru secara resmi dibentuk setelah Perjanjian Oslo, yang memberikan otonomi terbatas kepada rakyat Palestina di wilayah yang telah diduduki Israel sejak Perang Enam Hari pada tahun 1967.

Tujuan awalnya adalah untuk menjadi badan pemerintahan sementara selama lima tahun, dengan negosiasi lebih lanjut mengenai status akhir wilayah Palestina

Kekuasaan dan Struktur

PA memiliki kekuasaan terbatas untuk mengelola urusan sipil dan keamanan di beberapa bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Namun, kontrolnya sering kali terhambat oleh kebijakan penjajah Israel yang terus menduduki sebagian besar wilayah tersebut. PA terdiri dari berbagai lembaga termasuk Komite Eksekutif dan Dewan Legislatif Palestina, dengan Mahmoud Abbas sebagai presiden saat ini.

Kekuasaan PA masih terus dibatasi oleh pemerintah apartheid Israel, yang masih mengendalikan banyak aspek kehidupan di wilayah tersebut, termasuk keamanan, perbatasan, sumber daya air, dan penggunaan lahan.

Menurut Perjanjian Oslo, PA memiliki kendali eksklusif atas masalah keamanan dan sipil di daerah perkotaan Palestina (disebut “Area A”) dan hanya kendali sipil di daerah pedesaan Palestina (“Area B”). Sisa wilayah, termasuk pemukiman Israel, Lembah Yordan, dan jalan bypass antara komunitas Palestina, tetap di bawah kendali Israel (“Area C”)

Meskipun bukan negara, PA memiliki perwakilan diplomatik di banyak negara.

PA juga kerap diterpa isu korupsi di kalangan pejabat tinggi. Beberapa laporan menunjukkan adanya penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi, termasuk oleh tokoh-tokoh dekat dengan Mahmoud Abbas. Transparansi dan akuntabilitas menjadi masalah besar dalam pemerintahan PA, yang semakin mengurangi kepercayaan rakyat.

Pemimpin dan Korupsi

Mahmoud Abbas yang juga dikenal sebagai Abu Mazen adalah pimpinan Fatah, telah menjabat sebagai presiden PA sejak 2005 menggantikan Yasser Arafat yang wafat tahun 2004. Di bawah kepemimpinannya, PA sering dituduh terlibat dalam praktik korupsi dan tidak transparan.

Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Palestina yang merasa bahwa pemimpin mereka lebih melayani kepentingan asing daripada memperjuangkan hak-hak rakyat mereka sendiri. Masa kepemimpinannya juga diperpanjang tanpa pemilu, yang memunculkan tuduhan otoritarianisme.

“Abbas telah menghadapi kritik keras karena kegagalannya dalam memimpin Palestina menuju kemerdekaan penuh dan disinyalir kuat terlibat dalam korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan ini meliputi penggelapan dana, nepotisme, dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Hingga saat ini, Mahmoud Abbas tetap memegang kekuasaan meskipun masa jabatannya seharusnya berakhir pada tahun 2009“

Persepsi Sebagai Alat Zionis

PA sering kali dipandang sebagai alat Zionis karena kerjasama mereka dengan teroris penjajah Israel dalam hal keamanan dan administrasi. Banyak warga Palestina merasa bahwa PA tidak cukup berjuang untuk hak-hak mereka dan lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan mereka sendiri. Ketika wilayah mereka dijarah oleh pemukim ilegal zionis Israel, PA sering kali dianggap diam atau tidak berdaya untuk bertindak secara efektif.

Beberapa alasan mengapa tuduhan ini muncul:

Koordinasi Keamanan dengan Israel, PA secara rutin berkoordinasi dengan pasukan keamanan penjajah Israel untuk menekan kelompok-kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa PA lebih mementingkan stabilitas Israel daripada rakyat Palestina.
Sikap Pasif terhadap Pemukiman Ilegal, PA dinilai tidak cukup tegas dalam melawan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di Tepi Barat. Banyak yang merasa PA lebih memilih mempertahankan hubungan baik dengan Barat daripada mengambil tindakan nyata.
Kritik dari Rakyat Palestina, Banyak warga Palestina yang menganggap PA sebagai “boneka” yang dikendalikan oleh kepentingan internasional. Mereka merasa PA gagal memperjuangkan aspirasi rakyat, terutama dalam menghadapi penjajahan Israel.

Sumber Pendanaan

Pendanaan PA berasal dari berbagai sumber, termasuk bantuan internasional dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, selain itu, kolonialis Israel mengumpulkan pajak dan bea cukai untuk PA, yang kemudian disalurkan ke PA. Namun, ketergantungan ini juga menjadi sumber kritik karena dianggap mempengaruhi kebijakan PA dalam menghadapi penjajahan Israel.

Mata Uang dan Pemilihan Umum

Mata uang resmi yang digunakan di wilayah PA adalah Pound Palestina (PS) yang dipatok terhadap Dolar AS (USD) dan dibagi menjadi 1000 qirsh, Dinar Yordania serta Shekel Israel. Namun, Shekel Israel (ILS) juga digunakan di Jalur Gaza.

PA telah mengadakan beberapa pemilihan umum di wilayah Palestina, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan dewan lokal. Namun, pemilihan legislatif terakhir diadakan pada tahun 2006, dan pemilihan berikutnya telah ditunda beberapa kali

Situasi politik yang terpecah antara Fatah di Tepi Barat dan Hamas di Gaza telah menghalangi pelaksanaan pemilihan selanjutnya.